Layanan Ijin
  • Daftar
Indonesian English

REFORMASI PELAYANAN PERIJINAN

REFORMASI PELAYANAN PERIJINAN

Drs. Kariono, M.Si – BPPT Prov. Sumatera Utara

 PENGANTAR

 Desentralisasi yang mengemuka dalam konstruksi reformasi telah menunjukkan wataknya sebagai antitesisnya taat asas setting  penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan selama ini. Semangat desentralisasi yang berkobar terus menyulut pemerintah daerah untuk memaksimalkan besaran kewenangan yang dimiliki dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Desain desentralisasitelah member ruang gerak yang spesifik kepada birokrasi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam akselerasi pembangunan diwilayahnya. Pada posisi ini dituntut kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan visi yang jauh kedepan (forward thinking) untuk mewujudkan profesionalisme birokrasi dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang efisien, efektif dan berkeadilan (equity). Terlepas dari berbagai pencapaian beberapa derah otonom dalam melakukan reformasi birokrasi, namun secara umum penilaian tentang  progress perubahan setting birokrasi belum menunjukkan capaian yang memuaskan.Berbagai penilaian dari survey lembaga-lembaga independen memberikan bukti kuat tentang persepsi publik yang rendah tentang kinerja birokrasi pasca otonomi daerah.Stereotipe tentang korupsi, kolusi dan nepotisme tetap menjadi “cacat bawaan” yang membayangi segala aktivitas pemerintah daerah dalam menata mesin pemerintahannya. Salah satu contoh dari masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan inisiasi pencegahan korupsi seperti terlihat pada Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2011 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menujukkan bahwa capaian nilai rata-rata masih berada pada level yang rendah atau 4,5 (skala 0-10). Hasil ini mengindikasikan bahwa secara umum faktor inisiatif internal kelembagaan pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah dalam menata organisasi pemerintahan.

 

Fenomena ini tentu sesuatu wajar bagi pihak-pihak yang selama ini intens memperhatikan aktivitas birokrasi di daerah. Dalam banyak hal, reformasi di daerah sering “dibajak” kepala daerah sendiri. Penataan kelembagaan birokrasi bukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi demi mengakomodasi praktek politisasi birokrasi dalam melanggengkan oligarki kekuasaan kepala daerah.Reformasi birokrasi kadang hanya berakhir pada penataan strukutur demi mengakomodasi kepentingan pejabat tertentu dalam pola interaksi politis-transaksional. Pada titik ini spirit reformasi birokrasi yang mengusung profesionalisme, merit system, dan impersonalitas hanya sekedar jargon karena tersandera kepentingan politik kepala daerah untuk menukuhkan oligarki kekuasaannya.

 

Agenda-agenda besar reformasi birokrasi secara nasional dalam berbagai paket kebijakan seperti bergerak tidak linier dengan semangat reformasi birokrasi oleh pemerintah daerah. Lahinya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik hingga Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desaign Reformasi Birokrasi 2010-2025, secara beragam direspons pemerintah daerah. Lemahya control publik dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja birokrasi semakin membuat arah reformasi birokrasi di daerah mengalami disorientasi makna.Birokrasi pemerintah daerah ibarat terkurung dalam “rumah kaca”, yang hanya bisa menjadi saksi atas perubahan yang terjadi disekitarnya. Design minimal dari reformasi birokrasi diorientasikan untuk memperoleh sebuah kinerja yang di dalamnya menggambarkan proses demokratisasi, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, serta tanggungjawab dalam kerangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Resultante dari seluruh aktivitas reformasi birokrasi adalah tumbuhkembangnya pelayanan prima.

 

Di dalam tipe ideal birokrasi, maka tercermin proses demokrasi yang tercermin dari merit system, system remunerasi, serta rewards and punishment. Salah satu produk reformasi birokrasi yang banyak mendapat sorotan yang luas dari publik adalah kinerja organisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Gagasan dan praktek dari one-stop services (OSS) ini dihadirkan sebagai upaya untuk meretas belitan dari panjangnya mata rantai birokrasi dalam menyediakan layanan, terutama layanan yang terkait dengan perizinan investasi. Ikhtiar untuk mengitegrasikan berbagai jenis pelayanan publik yang terkait pada suatu unit yang berdiri sendiri merupakan implementasi dari Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Layanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat.

 

Tujuan pokok yang ingin diperoleh guna memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik secara transparan baik dari sisi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh (Jasin dkk, 2007). Kewenangan penataan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang pelayanan perizinan telah merasakan dampak langsung dari otonomi daerah, dimana semakin besarnya kewenangan kepala daerah dalam menggerakan birokrasi pemerintah daerah justru tidak kongruen dengan kinerja pelayanan.Kinerja pelayanan public bidang perizinan masih dihadapkan pada berbagai kekurangan, seperti kurang reponsif, kurang informatif, kurang koordinasi, dan in-efisien.

 

Menjadi keniscayaan jika kemudian kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yang dirasakan berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan dan kepastian waktu, dan adanya biaya ekstra. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Demikan pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya (Mursitama dkk, 2010).

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat sangat enggan berhubungan dengan birokrasi pemerintah (Atmoko dkk, 2007, Dwiyanto et al, 2006). Kurangnya transparansi baik dari sisi waktu, persyaratan, biaya maupun prosedur ditambah dengan masih kentalnya prilaku koruptif merupakan kondisi nyata yang terjadi dan dihadapi oleh setiap masyarakat indonesia saat ini. Transparancy International (TI), sebuah lembaga independen berbasis di Berlin Jerman  tiap tahun mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bagi tiap negara. Pada 2011, IPK 1–10), sehingga menjadi catatan bagi pemerintah agar lebihserius melakukan perbaikan terhadap proses perizinan usaha. (TII, 2012).

 

Menurut Atmoko dkk (2007), kalangan dunia usaha masih mengeluhkan dan merasakan dalam proses dan pelaksanaan pemberian layanan di kebanyakan daerah, masih belum banyak perubahan signifikan. Keluhan dan ketidakpuasan dunia usaha belum teratasi, terutama berkaitan keluhan yang berhubungan dengan biaya tinggi dan ketidak pastian hukum bagi pengusaha, akibat belum berubahnya orientasi pemerintahan daerah terhadap hubungan perizinan dengan pendapatan asli daerah (PAD), dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Hasil kajian dari Litbang KPK (Jasin dkk, 2007) pada bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  menunjukkan bahwa adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota harus diikuti dengan penyederhanaan jenis perizinan, terutama yang memiliki fungsi yang hampir sama (misal. TDP dan SIUP) dan menyatukan jenis perizinan yang pengurusannya bisa dilakukan secara paralel (misal SITU dan HO paralel dengan SIUP, TDP, IUI dan TDI). Temuan ini menjadi sangat relevan ditengah upaya percepatan reformasi birokrasi perizinan yang masih relative berbelit-belit. Dalam upaya mengoptimalkan integrasi pelayanan perizinan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan aransemen birokrasi pelayanan publik. Seluruh kabupaten / kota (33 kabupate/kota) di Sumatera Utara

yang menjadi penyangga aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah menjalankan praktek penataan kelembagaan pelayanan. Penataan organisasi pemerintah daerah sebagai bentuk reformasi birokrasi dilakukan berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 tantang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maupun PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Meskipun demikian, nuansa perubahan dari produk kebijakan tersebut masih bersifat “setengah hati” dan cenderung “mengangsur” pelimpahan jenis-jenis layanan pada organisasi pelayanan terpadu yang dibentuknya sendiri. PadaPemerintah Provinsi Sumatera Utara misalnya, pendirian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan meskipun tidak sertamerta diikuti oleh pendelegasian seluruh jenis layanan perizinan. Terdapat beberapa jenis layanan perizinan yang strategis seperti izin usaha pertambangan dan jasa-jasa lingkungan tetap di tempatkan pada SKPD teknis. Prosedur pelayanan terpadu yang berusaha dibangun belum optimal sebab belum terlihat upaya untuk mendelegasikan kewenangan yang dimiliki kepala daerah secara utuh berdasarkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, yang menuntut peningkatan kualitas layanan secara terpadu, transparan dan tanpa biaya-biaya ekstra.

 

Reformasi Birokrasi

Demokratisasi politik, desentralisasi pemerintahan dan liberalisasi ekonomi yang  berlangsung dengan cepat sejak era reformasi ternyata tidak diikuti oleh perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan yang cukup mendasar. Sistem pemerintahan, termasuk pranata-pranata yang diperlukan untuk mendukung sistem politik demokratis, otonomi daerah dan sistem ekonomi pasar yang l ebih terbuka belum sepenuhnyatersedia. Salah satu pranata tersebut adalah system birokrasi publik yang terdiri atas 3 komponen pokok yaitu peraturan dasar tentangsistem birokrasi, sistem kepegawaian, akuntabilitas dan transparansi (Insani, 2010). Kondisi inilah yang menyebabkan kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pada kurun waktu tersebut tidak berjalan dengan baik. Ruang lingkup reformasi birokrasi yang terbatas dan tanpa didukung  oleh grand strategi yang konfrehensif yang berakibat pada terjadilah fragmentasi dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai contoh, pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif tidak sepenuhnya ditaati karena ada  kewenangan eksekutif yang dijalankan oleh kekuasaan legislatif, padahal lembaga ini tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk melakukan tugas tersebut.

 

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan yang pada hakekatnya ditunjik untuk membangun/ membentuk profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki: 1) Integritas tinggi, yaitu: perilaku aparatur negara yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi; 2) Produktivitas tinggi dan bertanggungjawab, yaitu: hasil optimal yang dicapai oleh aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi, dan 3) Kemampuan memberikan pelayanan yang prima, yaitu: Kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan prima kepada public dengan sepenuh hati dan rasa tanggungjawab. Sedangkan sasaran Kebijakan RB yang ingin capai adalah mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen pemerintahan (Nugroho, 2010). Tujuan dan sasaran ini dilaksanakan melalui Sembilan program dengan dua puluh tiga kegiatan untuk Gelombang Pertama dan limapuluh empat untuk Gelombang Kedua. Adapun kesembilan program tersebut adalah: (1) Quick Wins, (2)Manajemen Perubahan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, ( 4 ) Penataan Tatalaksanaan, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6)Penyusunan Peraturan Perundangundangan , ( 7 ) Penataan Pengawasan Internal, ( 8 ) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dan (9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan reformasi tersebut maka telah ditetapkan strategi implementasi kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi beserta peraturanperaturan yang mengikutnya, antara lain: Peraturan MenPAN Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerinah; Peraturan MenPAN Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan MenPAN Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usul an RB di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Strategi terdiri atas strategi implementasi dan program implementasi reformasi yang dilengkapi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengorganisasian dan pembiayaan. Strategi implementasi ini disusun mengingat sangat luasnya cakupan reformasi birokrasi yaitu dari seluruh instansi yang ada di tingkat pusat (lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah) maupun yang ada di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota ) .Untuk memberikan kemudahan dalam implementasi maka strategi implementasi ini dimanifestasikan dalam bentuk tahapan, program dan aktivitas reformasi birokrasi.

 

Adapun isi stategi implementasi ter sebut adalah: 1) Proses membangun kepercayaan masyarakat melalui Program Percepatan (Quick Wins) yang berdampak pada perbaikan system kerja dan perbaikan kualitas produk utama; 2) Proses membangun komitmen dan partisipasi mealui Manajemen Perubahan yang berdampak pada  terkomunikasikannya perubahan baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat dalam rangka pembentukan perilaku yang diinginkan; 3) Proses mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja melalui penataan sistem yang be rdampak pada pe rba ikan sistem manajemen SDM, dan 4 ) Proses memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan melalui penguatan unit organisasi, deregulasi-regulasi, penginkatan sistem pengawasan, perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana yang berdampak pada perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja dan perubahan perilaku (Insani, 2010).

 

Reformasi Pelayanan Perizinan Di Era Otonomi Daerah

 

Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat diartikan sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi berbagai layanan perizinan (licenses,permits, approvals and clearances). Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam pelbagai tingkat administrasi sehingga harus bergantung pada otoritas lain (Mursitama dkk, 2010). Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service ) membuat waktu  pembuatan izin menjadi lebih singkat . Pasalnya , dengan  pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.

 

Reformasi pelayanan terpadu pada dasarnya telah diatur melalui Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Dengan kewenangan tersebut, keberadaan kelembagaan layanan terpadu merupakan salah satu upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Beragamnya layanan yang terwadahi pada kelembagaan layanan terpadu merupakan perwujudan pelaksanaan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam hal perizinan adalah melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, hal lain yang diatur dalam peraturan tersebut pada intinya membahas pengaturan mengenai :

1.      Penyederhanaan Pelayanan

Dalam Pasal 4 Permendagri 24 Tahun 2006, Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan  penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup : pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;  percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telahditetapkan dalam peraturan daerah;  kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; mengurangi berkas kelengkapan kelengkapan permohonan perizinan yang samauntuk dua atau lebih permohonan perizinan;  pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan  pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

2.      Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah. Kemudian lebih jauh Perangkat daerah tersebut harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian

pelayanan atas semua hentuk pelayanan perizinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dengan mengacu pada prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

3.      Proses, waktu dan biaya penyelenggaraan pelayanan

Berkenaan dengan proses, waktu dan biaya Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. Proses penyelenggaraan

pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

4.      Sumber daya manusia

Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutmmakan mempunyai kompetensi di bidangnya dan dapat diberikan tunjangan khusus yang besarannya

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, hal lainnya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan

pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan terpadu satu pintu secara berkesinambungan.

5.      Keterbukaan informasi

PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi b e r k a i t a n d e n g a n berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisrne, penelusuran

posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan,

serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

6.      Penanganan pengaduan

PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang

disesuaikan dengan kondisi daerahnya dan PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesainnya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

7.      Kepuasan masyarakat

PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan rnasyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

8.      Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan Secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan  kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

9.      Kerja Sama

Dalam pengembangan PPTSP, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,asosiasi usaha , lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10.  Pelaporan

Bupati dan Walikota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkernbangan proses pembentukan PPTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala.

 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sumatera Utara (BPPTSU)

 

Pembentukan BPPTSU berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam Pasal 9, disebutkan bahwa :

1.        BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai Kewenangan dibidang perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

2.        BPPTSU didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan, yang berada dibawah, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3.        BPPTSU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, Keamanan dan Kepastian.

4.        Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) diatas, BPPTSU menyelenggarakan fungsi:

a.         Pelaksanaan penyusunan program Badan;

b.         Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;

c.         Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;

d.        Pelaksanaan admistrasi pelayanan perijinan;

e.         Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

f.          Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Perijinan perlu dilaksanakan oleh Satu Lembaga tersendiri yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara, menegaskan bahwa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai Kewenangan di bidang Perijinan, berdasarkan pertimbangan di atas maka Gubernur telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.

 

Dalam BAB II Pasal 2, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011, dijelaskan bahwa :

1.        BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen Bidang, Jenis Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;

2.        Kewenangan Penandatangan dokumen Bidang, Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum  dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

3.        Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan BPPTSU mengelola semua jenis Perijinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;

4.        Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, namun proses perijinannya dilaksanakan oleh BPPTSU

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara tersebut terdapat 56 jenis perijinan dalam 13 bidang kewenangan yang penandatanganan perijinan dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1.        Bidang Perkebunan ( 7 jenis perijinan)

2.        Bidang Kelauran dan Perikan ( 1 jenis perijinan)

3.        Bidang Kehutanan ( 4 jenis perijinan)

4.        Bidang Lingkungan Hidup ( 2 jenis perijinan)

5.        Bidang Perindustrian dan Perdagangan ( 3 jenis perijinan)

6.        Bidang Kesehatan ( 4 jenis perijinan)

7.        Bidang Bina Marga ( 4 jenis perijinan)

8.        Bidang Perhubungan ( 4 jenis perijinan)

9.        Bidang Komunikasi dan Informatika ( 4 jenis perijinan)

10.    Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( 6 jenis perijinan)

11.    Bidang Pertambagan dan Energi ( 9 jenis perijinan)

12.    Bidang pengelolaan Sumberdaya Air ( 5 jenis perijinan)

13.    Bidang Penelitian dan pengembangan ( 1 jenis perijinan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Atmoko dkk, Tjipto. 2007, Pengukuran Kualitas Pelayanan Administrasi Penanaman Modal Di Kabupaten Garut, . Laporan Penelitian : Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran Bandung.

Dwiyanto, Agus et al. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hardjapamekas, Erry Riana. 2003. Reformasi Birokrasi : Tantangan dan Peluang, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Insani, Istyadi, 2010. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dalam Reformasi Birokrasi Sebagai Business Process Reengineering Birokrasi Pemerintah, Makalah ini disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara III di Bandung pada tanggal 6-8 Juli 2010.

Jasin dkk, Muhammad. 2007. Implementasi Layanan Terpadu Di Kabupaten/Kota Studi Kasus :Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Kota Parepare, Jakarta : Litbang KPK.

KPK, 2011. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2011, Jakarta : Litbang KPK

Mullatto, dkk. 2007. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Perangkat Daerah Kab/Kota Di Jawa Tengah, Semarang : Balibangda Jawa Tengah

Mursitama dkk, Tirta Nugraha. 2010. Reformasi Pelayanan Perizinan Dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru), Jakarta : MTI

Nugroho, Riant. 2010.Implant BusinessProcess Reengineering forBureaucracy: Ideas and Obsession, Materi Workshop Business Proces Reengineering Birokrasi Pemerintah yang diselenggarakan Kementrian PAN & RB pada tanggal 29 April 2010 yang diselenggarakan Kementerian PAN & RB Jakarta;

Peraturan Peundang-Undangan

a.       UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korups i , Kolus i , dan Nepotisme,

b.      UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

c.       UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

d.      Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desaign Reformasi Birokrasi 2010- 2025,

e.       Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

f.       Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara

g.      Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara

 

http://www.academia.edu/2612919/KEPENTINGAN_POLITIK_DAN_EKONOMI_KEPALA_DAERAH_DALAM_REFORMASI_BIROKRASI_Kasus_Reformasi_Pelayanan_Perizinan_di_Kabupaten_Gowa_dan_Kabupaten_Takalar(diakses 19 Juni 2013)

http://bppt.sumutprov.go.id/peraturan-perundangan/pelimpahan-kewenangan-perijinan (diakses 19 Juni 2013)

 

http://www.ti.or.id/index.php/publication/2011/12/01/corruption-perception-index-2011 (diakses 19 Juni 2013)

Alamat : Jl. K.H Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 - Medan 20154 - Indonesia
Telp. (061) 4514614 - 4572953 - Fax. (061) 4572952 - email . bppt [at] sumutprov.go.id