Home
  • Daftar
Indonesian English

 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non-perijinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dan bertemu dengan front office saja.

Hal ini dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan petugas perijinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi.

Prinsip Penyelenggaraan PTSP :

  1. Kesederhanaan
  2. Kejelasan dan Kepastian
  3. Kepastian Waktu
  4. Kepastian Hukum

Baca Selengkapnya ...

Dasar Hukum Pembentukan BPPTSU

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Derah Kabupaten / Kota.
  3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di di Daerah.
  6. Surat Edaran Mendragri Nomor 500/1191/V/BANGDA Tanggal 8 Juli 2009 Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Sumatera Utara.
  8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 5 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

  1. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi :
    1. Pemanfaatan Air Danau;
    2. Pemanfaatan Air Sungai;
    3. Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan  kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi.
  2. Ijin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
  3. Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
  4. Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  5. Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perorangan.

 

Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukan (SIPAP).

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Fotokopi surat ijin gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Fotokopi NPWP;
  5. Fotokopi kwitansi pembayaran pemakai air 3(tiga) bulan terakhir untuk permohonan perpanjangan ijin;
  6. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan Air permukaan <250 Liter/ detik, untuk ≥250 liter/detik wajib AMDAL;
  7. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  8. Surat pernyataan bahwa rumah pompa yang dipergunakan untuk pengambilan air tidak permanen berada pada bantaran sungai (di dalam garis sempadan sungai);
  9. Surat penyataan pipa pengisap yang masuk kedalam sungai diberi pengaman dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
  10. Peta situasi lokasi water intake beserta bangunan intake dengan skala 1 : 10.000 dan atau dengan skala lebih besar.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin Pemakaian Air Tanah atau Pengusahaan Air Tanah.

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Fotokopi surat ijin gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Fotokopi NPWP;
  5. Fotokopi kwitansi pembayaran pemakai air 3(tiga) bulan terakhir untuk permohonan perpanjangan ijin;
  6. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan Air permukaan <250 Liter/ detik, untuk ≥250 liter/detik wajib AMDAL;
  7. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  8. Surat pernyataan bahwa rumah pompa yang dipergunakan untuk pengambilan air tidak permanen berada pada bantaran sungai (di dalam garis sempadan sungai);
  9. Surat penyataan pipa pengisap yang masuk kedalam sungai diberi pengaman dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
  10. Peta situasi lokasi water intake beserta bangunan intake dengan skala 1 : 10.000 dan atau dengan skala lebih besar.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 



Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Fotokopi surat ijin gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Fotokopi NPWP;
  5. Fotokopi kwitansi pembayaran pemakai air 3(tiga) bulan terakhir untuk permohonan perpanjangan ijin;
  6. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan Air permukaan <250 Liter/ detik, untuk ≥250 liter/detik wajib AMDAL;
  7. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  8. Surat pernyataan bahwa rumah pompa yang dipergunakan untuk pengambilan air tidak permanen berada pada bantaran sungai (di dalam garis sempadan sungai);
  9. Surat penyataan pipa pengisap yang masuk kedalam sungai diberi pengaman dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
  10. Peta situasi lokasi water intake beserta bangunan intake dengan skala 1 : 10.000 dan atau dengan skala lebih besar.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha, Badan Sosial dan Perorangan

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Fotokopi surat ijin gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Fotokopi NPWP;
  5. Fotokopi kwitansi pembayaran pemakai air 3(tiga) bulan terakhir untuk permohonan perpanjangan ijin;
  6. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan Air permukaan <250 Liter/ detik, untuk ≥250 liter/detik wajib AMDAL;
  7. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  8. Surat pernyataan bahwa rumah pompa yang dipergunakan untuk pengambilan air tidak permanen berada pada bantaran sungai (di dalam garis sempadan sungai);
  9. Surat penyataan pipa pengisap yang masuk kedalam sungai diberi pengaman dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
  10. Peta situasi lokasi water intake beserta bangunan intake dengan skala 1 : 10.000 dan atau dengan skala lebih besar.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Fotokopi surat ijin gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Fotokopi NPWP;
  5. Fotokopi kwitansi pembayaran pemakai air 3(tiga) bulan terakhir untuk permohonan perpanjangan ijin;
  6. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan Air permukaan <250 Liter/ detik, untuk ≥250 liter/detik wajib AMDAL;
  7. Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  8. Surat pernyataan bahwa rumah pompa yang dipergunakan untuk pengambilan air tidak permanen berada pada bantaran sungai (di dalam garis sempadan sungai);
  9. Surat penyataan pipa pengisap yang masuk kedalam sungai diberi pengaman dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
  10. Peta situasi lokasi water intake beserta bangunan intake dengan skala 1 : 10.000 dan atau dengan skala lebih besar.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

Bidang Pertambangan dan Energi

  1. Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya Lintas Kabupaten/Kota;
  2. Penetapan Ijin Operasional Pembangkit Listrik yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada Kepala Badan Usaha yang Ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
  4. Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Ijin Operasi yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
  5. Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
  6. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara yang Lintas Kabupaten/Kota;
  7. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral dan Batubara;
  8. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik;
  9. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi.

 

Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha Yang Wilayah Usahanya Lintas Kabupaten/Kota.

Persyaratan :

  1. Mengajukan surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Profile perusahaan;
  3. Fotokopi akte pendirian perusahaan;
  4. Fotokopi direktur perusahaan;
  5. NPWP;
  6. Informasi uraian rencana usaha penyediaan tenaga listrik termasuk jenis dan kapasitas;
  7. Studi kelayakan;
  8. Gambar denah lokasi instalasi dan diagram garis tunggal instalasi;
  9. Gambar tata letak lingkungan;
  10. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
  11. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  12. Peninjau lapangan oleh tim teknis;
  13. Sertifikat laik operasi dan sertifikat kompetensi tenaga teknis untuk perpanjangan ijin.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

30 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Penetapan Ijin Operasi Pembangkit Listrik Yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kabupaten/Kota.

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 yang ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Profile perusahaan;
  3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
  4. Fotokopi KTP;
  5. NPWP;
  6. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  7. Sertifikat keahlian bagi tenaga ahli (SKA) yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  8. Daftar riwayat hidup pimpinan badan usaha;
  9. Daftar riwayat hidup tenaga teknik;
  10. Daftar tenaga kerja tetap;
  11. Daftar peralatan kerja;
  12. Lokasi Instalasi;
  13. Diagram satu garis;
  14. Jenis dan kapasitas instalasi;
  15. Jadwal pembangunan dan pengoperasian;
  16. Izin Lingkungan dari Instansi yang berwenang;
  17. Peninjauan lapangan oleh tim teknis;
  18. Sertifikat laik operasi dan sertifikat kompetensi tenaga medis untuk perpanjang ijin.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa jaringan tenaga Listrik Untuk badan Usaha Yang Menjual Tenaga Listrik dan/atau Menyewakan Jaringan Tenaga Listrik Kepada Badan Usaha Yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 yang ditujukan kepada kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan Gubernur;
  3. Profil perusahaan;
  4. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
  5. Fotokopi KTP;
  6. NPWP;
  7. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  8. Sertifikat keahlian bagi tenaga ahli (SKA) yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  9. Daftar riwayat hidup pimpinan badan usaha;
  10. Daftar riwayat hidup tenaga teknik;
  11. Daftar tenaga kerja tetap;
  12. Daftar peralatan kerja;
  13. Peninjau lapangan oleh tim teknis.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Ijin Operasi Yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000 yang ditujukan kepada kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Ijin Operasi yang ditetapkan Gubernur;
  3. Profil perusahaan;
  4. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
  5. Fotokopi KTP;
  6. NPWP;
  7. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  8. Sertifikat keahlian bagi tenaga ahli (SKA) yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  9. Daftar riwayat hidup pimpinan badan usaha;
  10. Daftar riwayat hidup Tenaga Teknik;
  11. Daftar tenaga kerja tetap;
  12. Daftar peralatan kerja;
  13. Peninjauan lapangan oleh tim teknis;
  14. Persyaratan lainnya yang Diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyedian Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Persyaratan :

  1. surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Profil perusahaan;
  3. Fotokopi akte pendirian perusahaan;
  4. Fotokopi direktur perusahaan;
  5. Fotokopi Ijin Usaha penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan Gubernur;
  6. NPWP;
  7. Informasi uraian rencana usaha penyediaan tenaga listrik termasuk jenis dan kapasitas;
  8. Studi kelayakan;
  9. Gambar denah lokasi instalasi dan diagram garis tunggal instalasi;
  10. Gambar tata letak lingkungan;
  11. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
  12. Surat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
  13. Persyaratan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  14. Peninjauan lapangan oleh Tim Teknis.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara Yang Lintas Kab/Kota.

Persyaratan :

  1. Persyaratan IUP Ekplorasi mineral logam dan batubara meliputi :
    1. administrasi
      1. Mengajukan Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
      2. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;
      3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
    2. Teknis
      1. Daftar Riwayat Hidup dan Surat pernyataan tenaga ahli Pertambangan dan/ atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun;
      2. Peta Wilayah ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengakapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan informasi geografi yang berlaku secara nasional.
    3. Lingkungan
      1. Meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
    4. Finansial
      1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan dan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
      2. Bukti Pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang.
  2. Persyaratan IUP Ekplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan :

    1. Administratif Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan :
      1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
      2. Profil badan Usaha;
      3. akte pendirian badan usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
      4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
      5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
      6. Surat keterangan Domisili..
    2. Teknis :
      1. Daftar Riwayat Hidup dan surat pernyataan tentang ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun;
      2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
    3. Lingkungan :
      1. Meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
    4. Finansial :
      1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan ekplorasi;
      2. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

40 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral dan Batubara Yang Lintas Kab/Kota.

Persyaratan :

Mengajukan surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada kepala BPPT;

Persyaratan Administrasi untuk Badan Usaha :

  1. Mineral Logam dan Batubara
    • Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham.
    • Surat Keterangan Domisili.
  2. Mineral bukan Logam dan Batuan
    • Profil Badan Usaha
    • Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    • Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
    • Surat keterangan Domisili.

1. Persyaratan Administrasi untuk Koperasi.

  1. Mineral Logam dan Batubara
    • Surat Permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara.
    • Susunan Pengurus.
    • Surat Keterangan Domisili.
  2. Mineral bukan Logam dan Batuan
    • Surat Permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara.
    • Profil Koperasi.
    • Akte Pendirian Koperasi yang bergerak di bidang usaha Pertambangan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    • Susunan Pengurus
    • Surat Keterangan Domisili.

2. Persyaratan Administrasi untuk Koperasi.

  1. Mineral Logam dan Batubara
    • Surat Permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara.
    • Surat Keterangan Domisili.
  2. Mineral bukan Logam dan Batuan
    • Surat Permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara.
    • Kartu Tanda Penduduk.
    • Nomor Pokok Wajib Pajak.
    • Surat Keterangan Domisili

3. Persyataran Administrasi. Untuk Perusahaan Firma dan Perusahaan Komenditier :

  1. Mineral Logam dan Batubara
    • Surat Permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara.
    • Susunan Pengurus dan Daftar Pemegang Saham
    • Surat Keterangan Domisili
  2. Mineral bukan Logam dan Batuan
    • Surat Permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara.
    • Profil Perusahaan
    • Akte Pendirian Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pertambangan
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    • Susunan Pengurus dan Daftar Pemegang Saham
    • Surat Keterangan Domisili.

 

Persyaratan Teknis

  1. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dab bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geologi yang berlaku secara nasional.
  2. Laporan Lengkap Eksplorasi.
  3. Laporan studi kelayakan
  4. Rencana reklamasi dan pasca tambang
  5. Rencana kerja dan Anggaran Biaya.
  6. Rencana Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
  7. Tersedia tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman sedikit tiga tahun.

 

Persyaratan Lingkungan

  1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

 

Persyaratan Lingkungan

  1. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
  2. Bukti Pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir
  3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

15 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik Meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang, Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik.

Persyaratan :

  1. Mengajukan surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 kepada kepala BPPT;
  2. Akta Pendirian, bagi yang berbentuk badan usaha;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Keterangan mengenai pengurus badan usaha atau penanggung jawab perusahaan;
  5. Memiliki modal kerja yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  6. Mempunyai penanggung jawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  7. Mempunyai tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  8. Memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
  9. Mempunyai kantor tetap dengan alamat yang jelas;
  10. Memiliki rekening pada Bank.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Panas Bumi.

Persyaratan :

Pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi mengajukan permohonan IUP Panas Bumi kepada Kepala BPPT Provsu bermaterai Rp. 6.000 dengan mengajukan :

  1. Surat keputusan penetapan Badan Usaha Pemenang Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
  2. Bukti Pemenuhan kewajiban Pembayaran harga dasar data wilayah kerja pertambangan Panas Bumi atau Bonus sebagai Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan/atau pembayaran kompensasi data (awarded compensation) kepada Badan Usaha yang melakukan penugasan survei pendahuluan dan tidak menjadi pemenang pelelangan wilayah kerja Pertambangan Panas Bumi.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

  1. Ijin Praktek Kerja Dokter Hewan Swasta;
  2. Ijin Tenaga Technical Service (TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan;
  3. Ijin Peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non Tradisional (Plaza/ Supermarket);
  4. Ijin Distribusi Obat Hewan;
  5. Ijin Distribusi Pakan Ternak;
  6. Ijin Distribusi dan/atau Mesin Peternakan.

 

Ijin praktek kerja dokter hewan

Persyaratan :

  1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Ijasah Dokter Hewan;
  3. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa surat ijin dokter hewan;
  4. Surat keterangan sehat;
  5. Surat keterangan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

7 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin tenaga tehnical service (TS) pada perusahaan peternakan dan distribusi obat hewan

Persyaratan :

  1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Mengisi Formulir perpanjangan ITTS;
  3. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

7 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin peredaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan di pasar non tradisional (plaza/supermarket)

Persyaratan :

  1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
  3. SIUP;
  4. NPWP;
  5. Ijin Gangguan (HO);
  6. Memiliki bangunan, sarana dan prasarana usaha yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
  7. Memiliki tenaga kerja dan atau penangggungjawab teknis yang mempunyai keahlian/keterampilan dibidang kesehatan masyarakat veteriner.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

9 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

 

Ijin Distribusi obat hewan

Perysyaratan :

  1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 yang ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
  3. Rekomendasi dari ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia);
  4. Surat penunjukan dari produsen/importir;
  5. Memiliki SIUP;
  6. Memiliki NPWP;
  7. Ijin Gangguan (HO);

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

7 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin distribusi pakan ternak

Persyaratan :

  1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 yang ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya
  3. Memiliki SIUP;
  4. Memiliki NPWP;
  5. Ijin Gangguan (HO).

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

7 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin distribusi alat dan mesin peternakan

Persyaratan :

  1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000 yang ditujukan kepada kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Akte pendirian;
  3. Surat keterangan domisili;
  4. Memiliki SIUP;
  5. Memiliki NPWP;
  6. Ijin Gangguan (HO).

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

7 Hari Kerja


Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ijin Penelitian Yang Dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil.

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Proposal Rangkap 2+ Hard Copy;
  3. Harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam surat rekomendasi/ijin penelitian
      1. Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada kepala daerah setempat;
      2. Mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di daerah penelitian;
      3. Menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai/ menyinggung perasaan atau agama, bangsaa dan negara
      4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan penelitian ini;
      5. Sesudah penelitian berkahir sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor kepada Pemda setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian;
      6. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah selesai melaksanakan penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasil penelitian dan menyerahkan hasil penelitian dalam rangkap 2 kepada Balitbang Provsu;
      7. Surat ijin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ijin penelitian tidak memenuhi ketentuan diatas.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

5 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

Bidang Komunikasi dan Informatika

  1. Surat Ijin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang;
  2. Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum Yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;
  3. Surat Ijin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator;
  4. Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi.

 

Ijin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
  3. Fotokopi NPWP Perusahaan;
  4. Fotokopi Surat Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT) yang dilegalisir oleh Dirjen Sumber Daya Penyelenggara Pos dan Informatika (rangkap 2);
  5. Ijin Gangguan (HO);
  6. Surat Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang dari Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  7. Surat Pengangkatan Pimpinan Kantor Cabang oleh Kantor Pusat Penyelenggaraan Jasa Titipan;

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

14 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  3. Fotokopi NPWP Perusahaan;
  4. Ijin Gangguan (HO);
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

7 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Ijin Galian untuk Keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000.- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Peta Lokasi Penggelaran jaringan kabel;
  3. Surat rekomendasi dari pemerintah daerah; Kabupaten/ Kota yang dilewati;
  4. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula;
  5. Surat Pernyataan penggunaan cable DUCT diarahkan untuk kerjasama (sharing) antar pemilik kabel telekomunikasi untuk berbagai keperluan;
  6. Ijin Galian Bahu Jalan dari Penyelenggara Jalan;

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

15 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

 

 

Surat ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.

Persyaratan :

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara;
  2. Rencana kegiatan pembangunan;
  3. Spesifikasi teknis alat/ perangkat yang akan digunakan;
  4. Surat pernyataan bahwa alat/ perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/ perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Kementerian Kominfo;
  5. Ijin Galian Bahu Jalan dari Penyelenggara Jalan;
  6. Untuk badan hukum dilengkapi dengan data administrasi perusahaan :
    1. Akte Pendirian Perusahaan
    2. Ijin Gangguan (HO)
    3. Tanda Daptar Perusahaan (TDP)

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

20 Hari Kerja

 

Biaya/Tarif :

Tidak dipungut Biaya

Bagaimana Proses Perijinan di BPPTSU ?

Sangat Memuaskan - 37.5%
Memuaskan - 25%
Cukup Memuaskan - 12.5%
Kurang Memuaskan - 12.5%
Tidak Memuaskan - 12.5%

Total votes: 16
The voting for this poll has ended on: 06 Dec 2012 - 05:16

Alamat : Jl. K.H Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 - Medan 20154 - Indonesia
Telp. (061) 4514614 - 4572953 - Fax. (061) 4572952 - email . bppt [at] sumutprov.go.id